Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, ERP merupakan strategi rekayasa lalu lintas yang akan dikembangkan Pemprov DKI untu membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Setiap kendaraan yang melintas di jalan yang dilengkapi teknologi ini akan dikenakan biaya
“Biaya yang diperoleh dari pemilik kendaraan ini akan kita gunakan untuk membangun jaringan transportasi di Jakarta. Bila maksimal, juga akan kita gunakan untuk biayai ongkos angkutan warga. Saya ingin nantinya seluruh angkutan dalam kota gratis untuk warga,” ujar Ahok di Balaikota, Selasa (17/5/16).
Dengan begitu, Ahokpun meyakini kemacetan di Jakarta akan teratasi. Karena warga akan memilih menggunakan angkutan dibanding membawa kendaraan pribadinya. Karena gratis.
Terkait rekayasa lalu lintas ini, Ahok telah meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta untuk mengelola sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan di jalan-jalan protokol di Jakarta.
Ahok menjelaskan, pihaknya ingin leluasa menentukan besaran tarif ERP, dengan kata lain bisa dinaikkan atau diturunkan kapan saja. Namun, keinginannya itu bisa menimbulkan masalah pada penerimaan pajak.
“Dengan pengelolaan ERP di tangan Dishubtrans DKI Jakarta, persoalan tarif akan lebih mudah dikendalikan, sehingga ERP bisa segera terlaksana di Jakarta, ujar Ahok
SUMBER ISLAMNKRI.COM